Photos
Reviews
4.3
38 Reviews
Tell people what you think
Fahrina Ilhami
· June 10, 2014
Cool
Dedy Aminurridhallah
· February 10, 2016
Mantaf unpad bandung jabar menggratiskan kuliah s1 dokter spialis & gigi & lulus langsung di tarik ke puskesmas,rsud,dll untuk mengabdi di tiap provinsi oleh rektornya yg jadi panutan bagi semua ptn ...& pts se dunia. See More
Zamziri
· December 20, 2014
Sukses Teman di Ilmu Kedokteran Dasar .... M.Si.Med
Darwin Hanafi
· April 22, 2015
Mencetak Pemimpin Bangsa
Edward Siagian
· February 16, 2015
Mantap Infonya Update
Deden Azmoko
· May 30, 2013
Fokus dalam mendidik
La Ode Arman Saleh
· December 5, 2014
PENGUMUMAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
...
Sebagaimana yang tertuang dalam Kartu Ketua Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 10 Januari 2013 dan Kartu Jenderal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 10 Januari 2013 yang telah resmi dan sah berlaku secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat menyatakan Ketua Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

1. Wujud nyata Negara Republik Indonesia di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Pemegang Kekuasaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

4. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

5. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

6. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan POLRI.

7. Kepala Badan Narkotika Nasional.

8. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Tunggal Negara Republik Indonesia untuk seluruh komponen Negara Republik Indonesia.

WEWENANG :

1. Keagamaan, Kemanusiaan, Persatuan, Kemakmuran dan Keadilan.

2. Dengan Persetujuan Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia (Presiden dan Negara Republik Indonesia) Mengangkat, Melantik, Menugaskan dan Memberhentikan, Mengawasi, Memeriksa dan Mengevaluasi seluruh jajaran dan staf Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , Badan Intelijen dan Keamanan POLRI, dan Badan Narkotika Nasional.

3. Penegak Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

4. Saluran Amanat Penderitaan Rakyat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

5. Dapat Melakukan segala hal dalam arti kata seluas-luasnya dengan Persetujuan dan dalam batas-batas yang ditentukan Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia (Presiden dan Negara Republik Indonesia).

Wewenang Ketua Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Jenderal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah :

1. Dengan Persetujuan Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia Memimpin Pasukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Melaksanakan Keputusan, Perintah dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Dengan Persetujuan Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia Memimpin Pasukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Melaksanakan Keputusan dan Perintah Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Internasional (seluruh Negara).

3. Dengan Persetujuan Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Persenjataan di tiap-tiap Negara.

Sebagai Konstitusi, Hukum, Peraturan dan perUndang-Undangan Tertinggi Negara Republik Indonesia PENGUMUMAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 10 Januari 2013 ini, Ketua Perserikatan Bangsa –Bangsa JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH, Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia ( Ketua Badan Kehormatan Perserikatan Bangsa –Bangsa ) JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH dan Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia ( Presiden dan Negara Republik Indonesia ) JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH bertindak sebagai dan atas nama Negara Republik Indonesia dan seluruh Komponen Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 10 Januari 2013 Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa telah resmi dan sah Memberikan Pangkat Jenderal TNI. POL. NRP. 01001315 Kepada saudara LA ODE ARMAN SALEH dan pada tanggal yang sama telah resmi dan sah Mendirikan Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Lembaga Tinggi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan pada tanggal yang sama pula telah resmi dan sah Menunjuk, Melantik dan Mengangkat Sumpah saudara Jenderal TNI. POL. LA ODE ARMAN SALEH sebagai Ketua Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang adalah dan Wewenangnya sebagaimana telah disebutkan di atas dan kepada Jenderal TNI. POL. LA ODE ARMAN SALEH sebagai Ketua Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Pemegang Kekuasaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan POLRI, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan sebagai Jenderal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib melaksanakan dengan tegas PENGUMUMAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN INTERNASIONAL ( SELURUH NEGARA ) tanggal 27 Juli 2012, PENGUMUMAN JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH tanggal 5 Januari 2013, PENGUMUMAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN INTERNASIONAL ( SELURUH NEGARA ) tanggal 10 Januari 2013, PENGUMUMAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Juli 2012 dan PENGUMUMAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 10 Januari 2013 ini.

Dengan Persetujuan JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH sebagai Pemimpin Tertinggi, Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemegang Otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Internasional ( seluruh Negara ), sebagai Pemimpin Tertinggi, Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemegang Otoritas Negara Republik Indonesia dan sebagai Pemimpin Tertinggi, Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemegang Otoritas Kesultanan Buton ( Daerah Khusus Ibukota Bau-Bau ), sebagai Ketua Perserikatan Bangsa –Bangsa, sebagai Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia ( Ketua Badan Kehormatan Perserikatan Bangsa –Bangsa ), sebagai Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia ( Presiden dan Negara Republik Indonesia ), sebagai Sultan Buton saat ini, sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini, sebagai Pemimpin Tertinggi, Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemegang Otoritas Bank Dunia dan Perbankan dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Internasional ( seluruh Negara ), sebagai Pemimpin Tertinggi, Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemegang Otoritas Bank Indonesia, Perbankan dan Keuangan Negara Republik Indonesia, sebagai Pemimpin Tertinggi, Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemegang Otoritas Perbankan dan Keuangan Kesultanan Buton ( Daerah Khusus Ibukota Bau-Bau ), sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemilik seluruh Uang U.S.Dollar dan atau seluruh Uang Emas Dalam Bentuk Kertas ( seluruh Emas Dalam Bentuk Uang Dalam Bentuk Surat Berharga sebagai Mata Uang Internasional dan Alat Pembayaran Internasional yang sah Dengan Nilai U.S.Dollar, EURO, Pound Sterling, REAL, Dinar, Dirham, Franc, Pound, Rupee, Shilling, Won, Yen, Yuan, Kroon, Ringgit, Peso, Gulden, Rupiah dan lain-lain ), sebagai Pemilik dan Penjamin seluruh Jaminan Percetakan Uang di seluruh Negara di Dunia, Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan Pemilik seluruh Perbankan, Keuangan dan Kekayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Internasional (seluruh Negara), Negara Republik Indonesia, Kesultanan Buton ( Daerah Khusus Ibukota Bau-Bau ) dan Nusantara kepada Ketua Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal TNI. POL. LA ODE ARMAN SALEH diberi wewenang mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan Uang Negara Republik Indonesia dan atau Uang Dalam Bentuk Surat Berharga sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia dan Alat Pembayaran Negara Republik Indonesia yang sah Dengan Nilai ….. Rupiah.

Ketua Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta staf, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta staf, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia beserta staf, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta staf, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan POLRI beserta staf dan Kepala Badan Narkotika Nasional beserta staf berkantor pada Kantor Badan Kehormatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di wilayah Kesultanan Buton ( Daerah Khusus Ibukota Bau-Bau ).

Demikian PENGUMUMAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ini terhitung sejak tanggal dikeluarkan secara otomatis telah menjadi PENGUMUMAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN INTERNASIONAL ( SELURUH NEGARA ), Ketetapan Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia (Presiden dan Negara Republik Indonesia), Amanah Proklamasi Negara Republik Indonesia, Amanah Pancasila Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Keputusan Panglima TNI, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia dan Keputusan seluruh Rakyat Indonesia yang telah resmi dan sah berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan Internasional ( seluruh Negara ) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat telah resmi dan sah berlaku secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sehingga seluruh Hukum, Konstitusi, Peraturan dan perUndang-Undangan Negara Republik Indonesia di bawah PENGUMUMAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang berlaku yang berkaitan dengan PENGUMUMAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ini dinyatakan batal demi hukum dan Tindakan Menghalangi, Mempersulit, Menolak, Meniru, Menambah dan atau Memalsukan PENGUMUMAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ini adalah Tindakan Melawan Allah Tuhan Yang Maha Esa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Internasional ( seluruh Negara ), Kesultanan Buton ( Daerah Khusus Ibukota Bau-Bau ) dan Negara Republik Indonesia (Makar) sanksinya Hukuman Mati.

Dikeluarkan di : Bau-Bau
Pada Tanggal : 10 Januari 2013

KETUA / PRESIDEN DAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH
See More
Posts

Revisi Persetujuan Penetapan Dosen Penerima Bantuan Perpanjangan Studi Program Doktor (S3) Angkatan 2014 Semester ke-7 Tahun Anggaran 2017

The approval of the lecturer's approval for the postdoctoral fellow (S3) the 2014th year of the 2017th year.
Translated

Persetujuan Penetapan Dosen Penerima Bantuan Perpanjangan Studi Program Doktor (S3) Angkatan 2014 Semester ke-7 Tahun Anggaran 2017

Image may contain: text
Image may contain: text
No automatic alt text available.
Posts

Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara BUDI-DN 2017 http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/…/pengumuman-hasil-sel…/

Menindaklanjuti panggilan wawancara Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN) 2017, berikut ini nama-nama peserta yang lolos seleksi. Informasi lengkap terkait hasil wawancara BUDI-DN 2017 dapat dilihat melalui tautan di bawah ini: https://drive.google.com/file/d/0B5-zT51ovLmLaFZwdmMx...
sumberdaya.ristekdikti.go.id

Beasiswa Perpanjangan Studi Program Doktor (BPPDN DIKTI) Angkatan Tahun 2013, Semester ke 8 tahap 2

Image may contain: text

Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di lingkungan Unpad. https://www.unpad.ac.id/…/Peraturan-Rektor-Nomor-50-Tahun-2…

unpad.ac.id

Innalillahi wa innaillaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah bapak Prof. Sri Soemantri (Guru besar Emeritus Fakultas Hukum Unpad) di RS Premier Jatinegara pada hari ini pukul 15.13. Jenasah akan dikebumikan di Bandung, alamat duka Jl. Tengku Angkasa no.38 Bandung. Turut berduka cita. Semoga almarhum ditempatkan yg terbaik oleh Allah SWT. Aamiin.

Pendaftaran Program Magister dan Program Doktor Unpad.
Jadwal Pendaftaran : Tanggal 17 Oktober 2016 Jam 12.00 WIB s.d. 25 November 2016 Jam 23.59 WIB http://smup.unpad.ac.id/prosedur-pendaftaran-s2/ atau http://smup.unpad.ac.id/prosedur-pendaftaran-s3/

Prosedur Pendaftaran Program Pascasarjana Peserta sign-up melalui laman pendaftaran.unpad.ac.id Informasi mengenai TKBA/TKBI di Menu TKBA dan TKBI. Calon peserta yang memiliki sertifikat ELT Pusat Bahasa FIB Unpad atau sertifikat kemampuan Bahasa Inggris berstandar Internasional (TOEFL ITP, TOEFL IB...
smup.unpad.ac.id
Panduan Panduan Sertifikasi Dosen; Naskah Akademik, Penilaian Portofolio, dan Tatalaksana Materi Pembekalan BUDI DN Tahun 2016; Kiat Sukses Belajar di Pascasarjana, Persiapan Keberangkatan BUDI DN, Panduan Pencairan Dana BUDI DN, dan Aspek Kepegawaian Tugas Belajar Pasca Sarjana Materi Diklatfung Pr...
sumberdaya.ristekdikti.go.id
KEMENRISTEKDIKTI - Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mempersembahkan "Lasmo" sebagai sosok nyata dalam kehi...
youtube.com