Facebook logo

La Tunreng mengatakan Apindo menerima saran dari Gubernur Sulawesi Selatan untuk tidak melakukan PHK. Menurut Latunreng, pengusaha saat ini dihadapkan pada masalah situasi ekonomi yang tak stabil. "Nilai mata uang dolar terhadap rupiah terus menguat. Daya beli masyarakat juga belum stabil," ujarnya.

La Tunreng menuturkan Apindo akan menyampaikan saran Gubernur kepada semua anggotanya. Jumlah anggota Apindo Sulawesi Selatan mencapai 500. Sebagian memiliki lebih dari satu perusahaan. Menurut dia, pengusaha akan melakukan efisiensi biaya produksi dan operasional untuk mempertahankan usaha.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan, Sibali, mengatakan pihaknya mendukung hasil kesepakatan antara pemerintah Sulawesi Selatan dan Apindo bahwa pengusaha tak boleh melakukan PHK. "Jangan sampai buruh atau karyawan yang menjadi korban situasi ekonomi yang tak stabil ini," ujar Sibali.

Sibali meminta pengusaha melakukan langkah selain PHK untuk bertahan dalam kondisi ekonomi saat ini.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo yakin tidak akan terjadi PHK bila melihat kondisi saat ini. "Jangan sampai ada yang melakukan PHK tanpa berkoordinasi lebih dulu dengan Apindo dan Pemprov. Semua harus jelas, kenapa sampai melakukan PHK," ucapnya seusai pertemuan dengan Apindo itu. "PHK bukanlah hal yang haram, tapi harus dibicarakan dan dicari tahu penyebabnya. Dan dicarikan jalan keluar."

Syahrul juga optimistis ekonomi provinsi yang dipimpinnya akan tumbuh dengan baik. Apalagi ada sokongan belanja pemerintah yang telah mencapai 58 persen. "Saya optimistis ekonomi akan bertumbuh, termasuk dunia usaha," katanya.

Syahrul menjelaskan, kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami permasalahan sejauh ini tidak berpengaruh bagi Sulawesi Selatan. "Kalau memang ada dampaknya, Sulawesi Selatan akan menjadi daerah terakhir yang terkena."

Syahrul menuturkan pihaknya menjaga kestabilan harga komoditas dengan menjamin keamanan stok 22 komoditas utama di provinsi itu untuk lima bulan ke depan. INDRA OY | IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI

Menurut Sibali, nilai UMP 2016 yang ideal di atas Rp 2,6 juta per bulan. Kondisi buruh dan pekerja saat ini masih memprihatinkan, terutama buruh dan pekerja rendahan. Gaji yang mereka dapatkan hanya pas banderol, tanpa tambahan.

Sibali menjelaskan, permintaan kenaikan UPM di atas 20 persen itu didasarkan pada hasil survei terhadap harga 60 barang kebutuhan hidup buruh. Meski demikian, dia mengakui tidak mungkin memaksakan kenaikan UMP yang lebih tinggi lagi, karena harus memperhitungkan kemampuan perusahaan. "Jangan sampai kami paksa UMP yang tinggi, malah dijadikan alasan oleh perusahaan melakukan PHK."

Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Makassar, Ansar, meminta Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan mengkaji secara obyektif sebelum mengusulkan besaran UMP kepada Gubernur.

Dia mengatakan kondisi buruh dan pekerja rendahan di Makassar memprihatinkan. Gaji Rp 2,1 juta harus digunakan untuk membiayai tiga orang anak, termasuk biaya sekolah, kontrak rumah, hingga mencicil kredit sepeda motor. "Kenaikan UMP untuk 2016 harus diperjuangkan agar taraf hidup buruh dan pekerja bisa meningkat."

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Simon S. Lopang, mengatakan Dewan Pengupahan Provinsi sedang mengkaji besaran UMP 2016 sebelum ditetapkan oleh Gubernur pada 1 November mendatang. "Saat ekonomi melambat, nilai rupiah merosot, penetapan UMP harus realistis."

Ia setuju UMP memang harus dinaikkan setiap tahun. Namun penentuan besarannya harus melalui proses pengajian yang mendalam dari berbagai segi, sehingga adil bagi pekerja dan perusahaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan telah melakukan survei kedua tentang kebutuhan hidup layak (KHL) di 21 kabupaten dan kota. Saat ini sedang berlangsung survei ketiga, sebelum dijadikan usul Apindo kepada Gubernur.

Ketua Apindo Sulawesi Selatan, La Tunreng, sepakat UMP memang harus naik. Tapi ia meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan hak pekerja. "Juga beban keuangan perusahaan saat ekonomi melesu seperti saat ini." Ia meminta pekerja memahami kondisi perusahaan, sehingga tidak memaksakan kehendak melalui aksi demonstrasi, yang justru menyulitkan perusahaan.

Dewan Pengupahan Provinsi dan Apindo mencatat lima daerah dengan KHL tertinggi adalah Kabupaten Selayar Rp 2.185.531, Luwu Rp 2.052.930, Toraja Utara Rp 2.028.457, Tana Toraja Rp 2.019.876, dan Kabupaten Maros Rp 1.991.460. INDRA O.Y. | IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI

Untuk mengungkap penyebab kejadian itu, kata Hidayat, pihaknya telah mengambil keterangan 15 saksi dari internal manajemen dan pekerja yang ada di lokasi kejadian. Dari keterangan saksi-saksi itu, menurut dia, akan ditemui titik terang apakah kasus itu murni faktor alam ataukah kelalaian pekerja (human error).

Semua kesaksian, Hidayat menambahkan, akan dikaitkan dengan prosedur keselamatan kerja di perusahaan milik negara tersebut. "Jumlah saksi terus bertambah dan sekarang sudah 15 orang dari pihak manajemen, termasuk pekerja," ujarnya.

Hidayat mengatakan, pihaknya juga menunggu keterangan ahli dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Hasil laboratorium tersebut akan menentukan kelanjutan pengusutan perkara. "Kami ingin mengetahui di mana sumber api pertama muncul," ucapnya.

Dalam kasus yang disebut oleh sebagian pekerja sebagai ledakan-bukan kebakaran-itu, pekerja lapangan Akbar tewas di tempat. Sedang Zulfahmi dan Hartono meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Awal Bros, Jalan Urip Sumoharjo. Secara keseluruhan, kebakaran atau ledakan itu juga mengakibatkan delapan pekerja kontrak luka parah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Khasril, mengatakan kasus di BUMN itu menjadi perhatian. "Kami back-up dan terus memantau bagaimana perkembangannya," ucapnya.

Adapun Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Adnan Buyung Azis, menilai ada beberapa aspek yang mesti diusut dalam kasus tersebut. Mereka terdiri atas aspek pidana atas dugaan kelalaian, pelanggaran prosedur keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan berupa perekrutan pekerja lepas. "Harus diusut semua, apakah sudah dilakukan atau ada penyimpangan," katanya.

Kepala Biro Humas PT Semen Tonasa, Harun Daming, mengklaim segala pekerjaan di Tonasa sudah memenuhi prosedur keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Ia tetap berkukuh penyebab kebakaran karena faktor alam. "Tidak mungkin kami menyuruh bekerja kalau itu membahayakan mereka," ucapnya. B>TRI YARI KURNIAWAN