Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

Catatan-catatan Tercecer tentang Buruh Outsourcing dan Buruh Kontrak

Siapa bilang Buruh Tetap atau Kartap tak berkepentingan menghapuskan sistim tenaga kerja outsourcing dan kontrak; dan siapa bilang buruh outsourcing dan buruh kontrak takut melawan:

 

 

I. Sistim tenaga kerja outsourcing dan kontrak

 

 

 

1. Upaya kapitalis mediskriminasi upah, tunjangan dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap buruh pekerjaan-pekerjaan tertentu—cleaning services (kebersihan); kantin; antar-jemput dan delivery (pengiriman); security (Satpam); dan pertambangan--dan buruh kontrak (yang sebagian besar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tetap) adalah untuk menghemat biaya produksi; dan, melalui lembaga-lembaga keuangan serta perdagangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund); Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), kapitalis (terutama kapitalis asing) mendesak pemerintah Indonesia untuk memasukkan Pasal Outsourcing dan Pasal Buruh Kontrak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita (UUK No.13 Tahun 2003). Tentu saja pemerintah Indonesia bersepakat dengan kapitalis karena pejabat-pejabat Indonesia bermetal budak, bermental calo, pengecut—takut tak diberi utang lagi—dan bodoh—tak sanggup membangun industrialisasi nasional;

 

 

2. Namun, diskriminasi upah, tujangan, dan hak-hak ekonomi terhadap buruh outsourcing dan buruh kontrak tersebut saja dirasa tidak cukup menghemat oleh kapitalis; oleh karena itu, kapitalis, kemudian, walaupun melanggar hukum, dengan berbagai macam alasan, menentukan (dengan seenaknya) bahwa beberapa pekerjaan-pekerjaan pokok produksi (core business) dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai pekerjaan buruh outsourcing dan buruh kontrak. Sekarang ini, sedang merajalela buruh-buruh outsoucing dan buruh kontrak (dengan hak-hak yang didiskriminasi) yang ditempatkan dalam core business, dan hak-hak ekonomi buruhnya digolongkan sebagai buruh outsourcing dan buruh kontrak;

 

 

3. Selain itu, dalam upaya kapitalis untuk menghemat biaya produksi lebih besar lagi, sekarang sedang merajalela pula: kapitalis mengatur proporsi atau jumlah perbandingan yang lebih sedikit antara buruh tetap ketimbang buruh outsourcing dan buruh kontrak, sehingga daya tawar buruh tetap (dalam menekan kapitalis) lebih kecil ketimbang buruh kontrak dan buruh outsourcing. Celakanya, banyak PUK yang tidak sadar kekuatan, sehingga tidak mau merangkul atau bersatu-berjuang bersama buruh kontrak dan buruh outsourcing. Padahal, tidak ada ketentuan (dalam Undang-Undang) bahwa buruh kontrak dan buruh outsourcing tidak boleh menjadi anggota serikat (perusahaan yang menggunakan tenaganya), semua PEKERJA—tanpa penggolongan—boleh menjadi anggota serikat (perusahaan yang menggunakan tenaganya);

 

 

4. Dengan demikian, perlawanan kita terhadap praktek-praktek sistim tenaga kerja kontrak dan outsourcing, oleh kapitalis akan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan alias menaikan standard biaya produksi (kapitalis). Dan karena praktek-praktek sistim tenaga kerja kontrak dan outsourcing itu telah merajalela hampir di semua perusahaan maka, secara ekonomi umum-keseluruhan, peningkatan standard biaya produksi tersebut akan menyangkut peningkatan biaya produksi yang sangat besar (apalagi dihitung secara kawasan industri atau nasional), sehingga besar kemungkinan perlawanan PARA KAPITALIS pun akan sangat kuat—sekarang PARA KAPITALIS tersebut belum terkonsolidasi dengan kuat, sehingga ada satu atau dua perusahaan yang mengabulkan tuntutan kita (misalnya kasus perusahaan HERO dan yang lain-lainnya; yang dikabulkan tuntutannya; tidak demikian dengan Indomatsomoto dan IST, yang mengancam akan menutup perusahaannya sehingga buruh outsourcing mundur dan mengalami kerugian);

 

 

5. Oleh karena itu, perlawanan terhadap praktek-prakteksistim tenaga kerja kontrak dan outsourcing harus diperjuangan bersama—persatuan buruh tetap, buruh kontrak, dengan buruh outsourcing. Karena perjuangan tersebut bukan saja menyangkut kepentingan buruh kontrak dan buruh outsoucing, namun juga menyangkut kepentingan buruh tetap—karena, buruh tetap, bila daya tawarnya (dalam menekan kapitalis) kecil maka perjuangannya menuntut kesejahteraannya akan menjadi semakin sulit. (Sebagai contoh, ada perusahaan yang, bila buruh tetapnya mogok, maka proses produksi tetap bisa dijalankan oleh buruh kontrak dan buruh outsourcing karena buruh kontrak dan buruh outsourcing nya sudah ditempatkan di core business—bahkan di jantung proses produksi—dan lebih banyak jumlahnya);

 

 

6. Perjuangan terhadap praktek-praktek sistim tenaga kerja kontrak dan outsourcing di tingkat pabrik, bukannya tidak boleh dilakukan, namun akan memakan waktu lama dan terkurasnya tenaga perlawanan, apalagi bila tidak ada solidaritas dari PUK-PUK lainnya—kita tahu solidaritas tersebut sangat penting, karena banyak PUK yang tidak atau belum bisa menyelesaikan persoalannya sendiri;

 

 

7. Karena itu, perjuangan terhadap sistim tenaga kerja kontrak dan outsourcing harus dilakukan dengan kekuatan perjuangan yang besar, kekuatan perjuangan yang bersatu;

 

 

8. Dan kekuatan perjuangan yang besar, kekuatan perjuangan yang bersatu tersebut, sebaiknya tidak diarahkan dari pabrik ke pabrik saja, namun kita juga harus menambah kekuatan penekan kita dengan memaksa negara untuk menekan kapitalis. Dengan demikian, harus ada saat-saat tertentu untuk mengkonsentrasikan kekuatan—lebih baik lagi dengan mewujudkan persatuan dengan berbagai kelompok buruh lainnya atau kelompok-kelompok non-buruh lainnya (terutama mahasiswa)—untuk aksi mendatangi Bupati, Menaker, Presiden, Parlemen, dan Mahkamah Konstitusi serta, selain itu, dengan menutup kawasan kembali.

 

 

 

II.

 

 

Pelajaran memenangkan dan berjuang bersama kawan-kawan buruh outsourcing di PT Hero:

 

 

1. Menjadikan buruh outsourcing sebagai anggota PUK-SPAI-FSPMI, karena Undang-Undang tidak melarang buruh outsourcing jadi anggota serikat;

 

 

2. Daftarkan keanggotaannya ke Disnaker;

 

 

3. Perjanjian antara PT Hero dengan perusahaan outsourcing (PT. Nurindro) batal demi hukum karena begitu perjanjian ditandatangani buruh-buruh outsourcing dipekerjakan di core business;

 

 

4. Oleh karena perjanjian tersebut batal demi hukum, maka buruh-buruh outsourcing otomatis (serta merta) harus menjadi buruh tetap terhitung sejak mereka dipekerjakan di core business, sejak perjanjian (yang batal demi hukum tersebut) ditandatangani;

 

 

5. Dengan demikian, PUK Hero (yang baru) kemudian meminta NOTA DINAS dari Disnaker yang memerintahkan, mewajibkan, kapitalis mengangkat buruh-buruh outsourcing menjadi buruh tetap sejak tanggal mereka diperkejakan di core busines, sejak perjanjian (yang batal demi hukum) tersebut ditandatangani;

 

 

6. Tidak ada tawar menawar oleh kapitalis terhadap NOTA DINAS, karena NOTA DINAS bukan untuk dipertimbangkan oleh kapitalis, tapi untuk dilaksanakan;

 

 

7. Dalam setiap tuntutan, bila kapitalis dan Disnaker sulit memenuhi tuntutan kita atau melanggar perjanjian/kesepakatan, maka, mau tak mau, kawan-kawan buruh outsourcing bersama solidaritas kawan-kawan PUK lain melakukan aksi ke Disnaker, PT. Hero Pusat, Menakertrans, dan memblokade gudang PT Hero Cibitung;

 

 

8. Catatan: buruh-buruh outsourcing yang berlawan di atas adalah buruh-buruh outsourcing PT HERO yang sudah dipecat. Jadi, pemecatannya tidak menghalanginya untuk menuntut keadilan

 

 

 

III.

 

 

Sampai saat ini, kemenangan besar upaya FSPMI dalam menghapuskan buruh outsourcing (yang melanggar UU Ketenagakerjaa No. 13, Tahun 2013): adalah bukan sekadar berhasil memaksa beberapa perusahaan mengangkat buruh outsourcing menjadi buruh tetap tapi, lebih dari itu, adalah KEBERHASILAN BERSOLIDARITAS bahkan dengan membebaskan buruh outsourcing serikat buruh lain dan MEMATAHKAN ANGGAPAN (MITOS) BAHWA BURUH OUTSOURCING TAKUT MELAWAN.

 

 

 

IV.

 

 

Dan ingat, kita telah memiliki rachmat kekuatan, yang harus dimanfaatkan demi memenangkan semua tuntutan kita menolak upah murah dan menghapuskan outsourcing:

 

 

Saat ini, muncul konsep, kesadaran dan tindakan “tutup kawasan”, “tutup tol” “solidaritas antar-pabrik” serta “menuntut persoalan-persoalan di luar pabrik (atau, dalam bahasa FSPMI, “dari pabrik ke publik”)—seperi menolak revisi undang-undang, menuntut jaminan sosial, menolak kenaikan harga BBM dan lain sebagainya—“rapat akbar”, “1 Mei bukan sekadar perayaan tapi menuntut” dan lain sebagainya. Semua itu kemajuan yang sangat berarti.

 

 

 

V.

 

 

Satu orang buruh outsourcing dan buruh kontrak pun yang dipecat, maka itu akan menyangkut 1 jiwa manusia, yang akan berpengaruh pada hidupnya (dan bisa saja hidup keluarganya). Mereka titipan Allah, sebagai sesama yang harus kita bela, apalagi telah hidup bersama satu pabrik dan pernah menolong hidup kita, pernah menolong meningkatkan daya tawar serikat pada manajemen (sehingga banyak kawan yang bisa hidup lebih sejahtera dan nyaman sebagai buruh tetap), pernah membesarkan gerakan (upah, jaminan sosial, BBM dan sebagainya yang kawan-kawan telah dan akan nikmati). Katanya alasan tak bisa menolong mereka karena tak punya argumen hukum yang kuat. Aneh: apakah tidak bisa belajar dari kemenangan-kemenangan membebaskan budak-budak outsourcing dan kontrak, yang bisa menang walau tak punya argumen hukum yang kuat? Para pendukung buruh kontrak pun cuma ngomong gede doang (sekarang hanya bisa ngedumel di belakang); tak berbuat apa-apa lagi setelah takluk dalam debat, walau tak bersepakat dengan argumen lawan debatnya; kalau pun akan bertindak, harus menunggu duduk dalam struktur (sementara sebagian buruh kontrak sudah dipecati walau tetap ada penerimaan-penerimaan buruh baru). Para pendukung itu, yang cuma ngomong doang, sekarang malah bungkam.

 

 

Alasan demi menjaga persatuan tak boleh salah kaprah. Persatuan (yang salah kaprah) dibarter penderitaan buruh kontrak; mengorbankan hidup buruh kontrak demi bersatu dengan bandit (tak punya hati); alasan persatuan dijadikan tameng;

 

 

Jangan Menggunakan bahasa (atau kepentingan) manjemen. Bahasa manajemen yang gemar digunakan oleh PUK: “Kalau kalian mogok atau macam-macam, maka perusahaan ini akan bangkrut.” Seolah-olah PUK sudah memeriksanya dan seolah-olah PUK sudah melihat pembukuan perusahaan; padahal, walau order menurun, penerimaan buruh baru terus berlanjut; seperti anak kecil ditakut-takuti hantu, belum melihat ujudnya, sudah gentar;

 

 

Penerimaan (reqruitment) buruh baru terus berlanjut, buruh kontrak disapu habis. Memang, bagi manajemen, lebih untung menerima buruh baru—lebih segar; tak punya serikat; bisa ditakut-takuti; lebih loyal pada manajemen karena balas budi; bisa di-outsourcing dan di-kontrak;

 

 

Memberikan alasan (di belakang punggung) bahwa gerakan di pabrik ini berbeda dengan gerakan buruh di Venezuela. Siapa yang tidak bisa membedakan? kita memang harus membedakan gerakan buruh di Venezuela, yakni: gerakan sebelum buruh berkuasa dan gerakan buruh sesudah berkuasa. Kita tidak bisa menyamakan gerakan buruh di pabrik Indonesia dengan gerakan buruh di pabrik Venezuela sesudah buruh berkuasa. Lalu, apa yang dimaksud dengan “bahwa kita tak bisa menerapkan gerakan buruh di Venezuela di pabrik di Indonesia.”? Belajar dan diskusi ekonomi-politik saja tak pernah, sudah menyudutkan orang;

 

 

Sambil merintih-rintih tentang penderitaan buruh kontrak dan buruh outsourcing, serta berteriak-teriak retorika revolusioner, tapi mempertontonkan kenyamanannya sebagai buruh tetap—jaminan pekerjaan; mobil; usaha sampingan, dan jaminan keselamatan hidup karena sanggup mengasuransikan pendidikan anak-anaknya dan tabungan;

 

 

Ini bahasa manajemen yang juga sering dipakai: “Sekarang ini, tidak seperti dulu, perusahaan sudah menerapkan kewajiban normatif. Karena itu, kini tidak waktunya lagi menyerang atau membabat perusahaan, tapi kita harus membangun bersama ladang hidup kita.” Apakah makna “membangun bersama ladang hidup kita” itu artinya “MEMBABAT BURUH OUTSOURCING DAN BURUH KONTRAK?” Dan apakah perusahan sampai semaju sekarang ini tidak dibangun bersama buruh outsourcing dan buruh kontrak atau hanya dibangun oleh buruh tetap? Mengapa hanya buruh outsourcing dan buruh kontrak—yang juga turut membangun perusahaan—yang dibabat (digantikan buruh baru)?;

 

 

Apakah daya tawar PUK/buruh tetap terhadap manajemen akan semakin menguat bila buruh outsourcing dan buruh kontrak yang sekarang (anggota PUK) digantikan buruh baru?

 

 

 

VI.

 

 

Makin jelas saja bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak bisa sepenuhnya membela buruh—apalagi membela buruh kontrak dan buruh outsourcing; sehingga yang hanya bisa membela buruh sekarang ini adalah NEGOSIASI (PERUNDINGAN) DENGAN TEKANAN MASSA untuk meminta kebijaksanaan kapitalis (pengusaha). Akh, kenapa hidup, pekerjaan dan martabat buruh masih juga tergantung kepada kapitalis (pemilik modal).

 

 

 

VII

 

 

Dari Komen Sherr Rinn:

 

 

Daya tawarnya semakin lemah. Kawasan-kawasan industri besar seperti Bekasi dan Batam, masih mendingan karena tergolong kawasan besar dengan jumlah buruh yang sangat banyak dan banyak pabrik yang masuk kategori sektor 1 dan 2, sehinga masih mempekerjakan buruh2 terlatih dan berstatus tetap. Di daerah luar pulau Jawa yang industri kecil dan masuk kategori sektor pinggiran (pergudangan, agro, dan jasa) mengalami pengorganisasi buruh yang stagnan, bahkan kemunduran, karena masalah buruh kontrak tersebut. Pasca UUK 13 tahun 2003, banyak perusahaan yang menyiasati masa kerja buruh dengan sistem kerja kontrak. Buruh kontrak jadi takut melawan karena berstatus kontrak, sementara buruh tetap hanya segelintir (rata2 tak lebih dari 20 orang) dan yang tidak berserikat. Serikat-serikat buruh dibuat pusing, karena buruh2 hanya mau diadvokasi setelah terjadi PHK. Buruh2 itu tidak peduli jika mereka diupah tidak sesuai UMP, tidak ada Jamsostek dan tunjangan lainnya. Mereka melawan setelah di-PHK karena sudah sama sekali tidak ada harapan upah. Akhirnya, hampir semua kasus yang masuk ke Disnaker dan PHI setempat adalah kasus PHK saja! Kalau buruh sudah di-PHK, maka sulit menjadi anggota serikat—serikat buruh tak mungkin jalan. Kondisi buruh di luar pulau Jawa dan di luar Batam kebanyakan seperti ini.

 

 

Jika perusahaan melakukan: teknologisasi (upgrade teknologi terbaru) --> pengurangan jumlah buruh (termasuk buruh tetap) + pergantian buruh kontrak = kemunduran serikat pekerja. Teknologisasi terus-menerus adalah niscaya dalam perkembangan masyarakat. Seharusnya buruh lebih sadar hal ini dengan memperhatikan alat-alat teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat.

 

 

Menurutku, saat ini dengan melihat perkembangan serikat buruh, maka pemerintah sedang berusaha mencari jalan kebijakan untuk melemahkan serikat buruh melalui cara2 menyiasati bagaimana agar buruh bekerja lebih keras dan posisi dilemahkan sehingga semakin jauh dari serikat. Makanya, outsourcing tidak dihapuskan, walaupun sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Menteri akan mengeluarkan kebijakan pengaturan outsourcing agar terlihat lebih “manusiawi” (kemungkinan besar sebenarnya diperluas, walau syarat2 tunjangannya kelihatan lebih baik).

 

 

 

VIII

 

 

Modal hanya lah sekadar tenaga kerja mati, yang, layaknya drakula, hanya bisa hidup dengan menghisap tenaga kerja hidup (buruh), dan akan semakin bisa hidup bila semakin banyak menghisap buruh. (Karl Marx)

 

 

Bagi kami, tak ada definsi lain yang absyah tentang sosialisme selain bahwa sosialisme adalah: penghapusan penghisapan atas manusia oleh manusia lainnya. (Che Guevara)

 

 

Kita tak bisa memastikan sanggup mendapatkan sesuatu untuk hidup kita kecuali kita sanggup mati untuk mendapatkannya. (Che Guevara)

 

 

Kewajiban pertama seorang revolusioner adalah: belajar. (Che Guevara)

 

 

Selalu, sepertinya tak mungkin, kecuali sesudah dikerjakan. (Nelson Mandela)

 

 

Pembebasan budak-upah (outsourcing): mereka lebih bisa mengungkapkan perasaannya, bergejolak, bagai anak-anak yang sedang piknik. (Danial Indrakusuma)

 

 

Orasi kawan buruh rendahan dari Jawa Timur:“Aku ini buruh outsourcing dan sudah dipecat sehingga tak bisa menghidupi keluargaku, tapi aku harus berjuang karena perjuangan ini untuk rakyat keseluruhan. Kita jangan hanya maju satu langkah tapi sejuta langkah.” (Danial Indrakusuma)

 

 

Menang. Berpelukan dan menangis. Akh, sayang, kawan-kawan buruhku kerja, hidup dan martabatnya masih tergantung pada pemilik modal (kapitalis). Heningku. Seharusnya lah, negara malu. (Danial Indrakusuma)

 

 

Ini cerita tentang seorang kaum sosial-demokrat gadungan, kaum sosial-demokrat melayu, yang norak, yang memimpikan negara kesejahteraan:Kawan-kawan buruh outsourcing mendapatkan Nota Dinas dari Disnaker—yang meninstruksikan (tanpa syarat) agar buruh outsourcing diangkat menjadi buruh tetap dan buruh kontrak (tergantung lamanya kerja). Lalu kawan-kawan buruh outsourcing diarahkan oleh si kaum sosial-demokrat (perangkat) menerima persyaratan manajemen (kapitalis), yaitu bahwa dalam 1 tahun tidak boleh sakit dan alpa. Yang kemudian terjadi: banyak buruh sakit (karena musim sakit) dan alpa. Dan mereka yang sakit serta alpa dikembalikan lagi statusnya jadi buruh outsourcing. Kampret! (Danial Indrakusuma)

 

 

IX.

 

Pandai sekali kaum kapitalis memecah-belah buruh: buruh di bagi menjadi golongan BURUH TETAP dan golongan BURUH KONTRAK. Kaum kapitalis menggunakan anjing herdernya--yaitu negara--untuk merestui penggolongan tersebut melalui sederat tulisan yang dijaga oleh birokrasi, pengadilan, polisi, dan tentara, yakni yang namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga buruh tetap merasa beda dengan buruh kontrak; buruh tetap merasa lebih nyaman ketimbang buruh kontrak; buruh tetap merasa lebih aman ketimbang buruh kontrak; buruh tetap tak peduli nasib buruh kontrak--karena perbaikan nasib buruh kontrak dianggap akan mengurangi kesejahteraan buruh tetap; buruh tetap tidak mau memperjuangkan perubahan status buruh kontrak menjadi buruh tetap karena khawatir perusahaan akan bangkrut sehingga buruh tetap akan kehilangan pekerjaan; buruh tetap masa bodoh bila buruh kontrak didholimi karena khawatir terseret menjadi sasaran manajemen; buruh tetap berusaha sekuat tenaga agar buruh kontrak jangan menjadi pengurus PUK, karena tak mau buruh kontrak menjadi lebih kuat dalam memperjuangkan nasibnya bila menggunakan PUK; merajalelanya pelanggaran terhadap buruh kontrak oleh buruh tetap dianggap sebagai penghematan perusahaan yang akan memajukan perusahaan sehingga kesejahteraan buruh tetap akan meningkat dan pekerjaannya terjamin; serikat menolak program untuk memperjuangkan tuntutan terhadap pelanggaran pada buruh kontrak--apalagi menghapuskan sistim penggunaan buruh kontrak--karena hendak memberi peluang bagi kaum kapitalis untuk menghemat sehingga peluang kesempatan kerja dapat dijamin, walau dengan mengorbankan dan mendiskriminasi buruh kontrak; serikat tak berdaya bila buruh kontrak diputus hubungan kerjanya walau tidak ada rasionalisasi atau malah target produksi justru meningkat (buruh kontrak diputus kontraknya dan diganti dengan buruh kontrak baru yang lebih segar dan tak berserikat), dengan alasan tak ada landasan hukumnya--padahal bisa melakukan Judicial Review, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan-aturan ketenagakerjaan (misalnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 dan No. 19/PUU-IX/2011) atau dengan melakukan mogok, aksi massa dan solidaritas.

 

Catatan:

 

1. Penggolongan dan pembedaan antara buruh tetap dengan buruh kontrak adalah diskriminasi terhadap hidup manusia;

 

2. Sebagian besar penggunaan buruh kontrak melanggar aturan ketenagakerjaan dalam hal penempatan dan penggolongan jenis poduknya.

 

 

X.

 

Perjuangan yang lebih maju:

 

Kita seharusnya tidak sekadar menghapuskan praktek sistim tenaga kerja outsourcing dan kontrak yang melanggar Undang-undang saja, tapi benar-benar menghapuskan sistim tenaga kerja outsourcing dan kontrak--baik yang melanggar Undang-Undang maupun tidak. Karena sistim tenaga kerja outsourcing san kontrak adalah DISKRIMINASI TERHADAP MANUSIA (pekerja).