Posts
Hari Mulyadi

Subsidi BBM

1. Sering saya berpikir bahwa "kita" sangat tidak adil karena telah memberikan "pertolongan" dalam bentuk subsidi BBM kepada rakyat "mampu".

2. Sub...sidi BBM masih diperlukan, tapi harus diberikan secara selektif hanya untuk untuk sektor produktif. Saat ini rakyat mampu yang memiliki kendaraan pribadi menikmati "pertolongan" /subsidi BBM, Sementara itu masih banyak rakyat miskin yang "kais pagi makan pagi, kais petang makan petang".

3. Selama mereka telah memiliki mobil/kendaraan pribadi maka seburuk apapun "mobil/kendaraan" pribadi yang dimiliki, seharusnya mereka tidak layak mendapat subsidi.

4. Setiap melihat mobil/kendaraan pribadi berseliweran di jalan raya, terbayang bahwa setiap liter BBM yang dibakar oleh mereka maka untuk setiap liter itu pulalah "uang rakyat" mengalir cuma-cuma kepada mereka. Sekian liter, sekian hari, sekian bulan...terbayang berapa besarnya kenikmatan dari "uang rakyat" yang mengalir ke mereka yang mampu dalam bentuk "terselubung" berupa subsidi BBM....

5. Sungguh sangat tidak adil, manakala saya melihat rakyat kecil yang lemah, mendorong gerobak buruk atau mengayuh pedal becaknya untuk mencari sesuap nasi. Gerobak dan becak itu tidak mendapat subsidi, gerobak dan becak itu berjalan tanpa setetespun di danai oleh "uang rakyat". Mereka tidak protes ..entah karena mereka tidak berani atau tidak punya tenaga lagi untuk demo atas "perlakuan" buruk yang mereka dapatkan. Sungguh mengibakan hati.....

6. Saya tidak tahu apakah BBG (Bahan Bakar Gas) juga disubsidi oleh Pemerintah. Jika BBG tidak di subsidi oleh Pemerintah maka semakin terlihat ketimpangan yang terjadi karena supir Bajaj ber BBG yang mengadu nasib berkeliling kota untuk mencari nafkah ternyata "tidak ditolong" oleh Pemerintah. sementara pemilik kendaraan pribadi yang berkeliling kota "ditolong" oleh Pemerintah...

7. Sekali lagi saya tidak habis pikir jika ada yang menentang penghapusan subsidi BBM. Siapakah mereka yang menentang itu ...?. Apakah mereka tidak melihat ketidak adilan itu dan merasa iba. Atau apakah hati itu telah menjadi keras.... Bukankah detik-detik sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda ... “Peliharalah shalat dan santuni orang-orang lemah diantaramu"

8. Subsidi BBM memang masih diperlukan, namun pemberiannya terutama harus memperhatikan "keadilan" tersebut. Cabut subsidi BBM untuk sektor tidak produktif dan berikan subsidi BBM untuk sektor produktif.

9. Jika subsidi BBM dicabut untuk pemilik kendaraan pribadi atau ber plat hitam dan diberikan untuk kendaraan umum ber plat kuning atau ber keur/kir, maka dampak pencabutan subsidi terhadap kenaikan harga mungkin dapat dikurangi karena :
- Kendaraan umum / angkutan umum tetap dapat membeli BBM dengan harga bersubsidi sehingga tidak menaikkan biaya operasional distribusi. Sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga karena biaya distribusi tidak naik...

10. Pencabutan subsidi BBM khususnya untuk kendaraan tidak produktif atau ber plat hitam juga akan memberikan keuntungan yaitu :
- Karena BBM naik maka pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke kendaraan umum. Hal itu berpotensi menggerakkan ekonomi terutama di sektor angkutan umum. Saat ini angkutan umum sulit untuk berkembang karena sepi penumpang.

11. Semakin banyak menggunakan angkutan umum dan semakin sedikit menggunakan kendaraan pribadi akan mengefisienkan penggunaan jalan raya, terutama di kota besar seperti Jakarta. Kemacetan dapat berkurang secara berarti...

12. Dampak berikutnya adalah subsidi BBM dapat digunakan untuk hal-hal yang "berkeadilan" tersebut ... menolong yang lemah, membangun infrastuktur dan hal-hal yang produktif dll. Ekonomi akan tumbuh lebih tinggi, rakyat dapat lebih sejahtera .. cukup makan...terjamin kesehtannya...terjamin pendidikannya ... kejahatan dapat berkurang ....... dan lain -lain......

13. Semoga sekelumit tulisan ini dapat terbaca dan sedikit banyak dapat memberikan sedikit saran untuk mengatasi problem di negara kita ....

See More
SUARA MERDEKA CETAK - “Sayang, Hanya Ada Satu Bunga...” semarang daerah nasional ekonomi
suaramerdeka.com
Posts
cetak.kompas.com

Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif

(Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI edisi september 2009)

oleh:

...
Continue Reading

Mengenang Prof Dr Satjipto Rahardjo SH : Cendekia, Sekaligus Polisinya Polisi

— Novel Ali, dosen FISIP Undip, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Senin, 11 Januari 2010 - 03:19:50

HAMPIR setiap menyebut nama Universitas Diponegoro, simbol pribadi Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, naik ke permukaan. Undip dan Prof Tjip, panggilan akrabnya,... atau Prof Tjip dan Undip, ibarat dua tubuh satu jiwa. Nama besar Undip dan integritas pribadi Prof Tjip, seolah tidak bisa dipisahkan.Ia disegani banyak pihak, bukan karena gelar guru besar dan doktornya, tetapi lantaran kejernihan berpikirnya. Analisisnya tajam, sekaligus pragmatis, di samping dikemukakan dengan gaya bahasa propublik, alias sangat mudah dipahami awam.Kebersihan hidup dan kehidupannya, di samping keyakinannya atas perlunya menggerakkan rakyat bermusuhria dengan aksi korupsi di negeri ini, mendorong Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, sudah sekian tahun lalu menginginkan almarhum menjadi pembina gerakan moral tersebut, walau belum terpenuhi, sampai Prof Tjip berpulang ke Rahmatullah, 8 Januari 2009, sekitar pukul 09.15, Jumat, 8 Januari.

Tawaran itu tidak pernah digagas untuk dipercayakan ke orang lain, oleh aktivis LSM yang bergerak di bidang corruption watch dimaksudSelain identik dengan Undip, nama Prof Tjip teramat populer di kalangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Almarhum semasa hayatnya bukan hanya pernah menjadi Staf Ahli Kapolri, tetapi pemikirannya dalam ikut membangun Polri yang progresif, sangat dihargai banyak pihak, baik anggota Polri, maupun non-Polri, termasuk masyarakat luas.Salah satu inti ajaran Prof Tjip tentang Polri, adalah pentingnya membangun kedekatan Polri dengan rakyat, secara timbal-balik. Konsep utama yang diajarkannya adalah empati polisi-rakyat, dan rakyat-polisi. Dalam pemikiran Prof Tjip, ìpolisi itu rakyatî. Sebaliknya juga, îrakyat pun polisiî.Konsekuensi dari ajarannya itu terutama adalah kewajiban moral kelembagaan dan personel anggota Polri (polisi), untuk senantiasa mampu membuktikan kepedulian terhadap kepentingan rakyat, di balik berbagai kepentingan (interest) Polri. Ini, kata beliau, karena ìpolisi itu berkaki dua. Kaki kiri di kubur, kaki kanan di penjaraî.Filosofi yang diajarkannya, pantas selalu dikaji, pada setiap waktu. Kepentingan polisi, dalam hemat Prof Tjip, seharusnya adalah juga kepentingan rakyat. Kendati pemenuhan kedua kepentingan itu (lantaran polisi dan rakyat acapkali punya kepentingan berbeda), membuat polisi seharusnya tampil bukan hanya sebagai lembaga negara, melainkan juga lembaga publik.Ajaran itu, pada sebaran domain praksisnya di lapangan, memosisikan setiap anggota Polri, seharusnya tidak hanya menjadi ìpolisinya masyarakatî, atau ìpolisinya negaraî, melainkan juga selaku ìpolisinya polisi itu sendiriî. Ketiga positioning itulah, ranah filosofis, sekaligus ideal, dari ajaran Prof Tjip tentang Polri.Seperti pengakuan Ny Satjipto Rahardjo kepada penulis, beberapa jam sebelum suaminya meninggal dunia, cendekia ulung itu meyakini punya banyak kader. Beberapa waktu lalu, saya tanya Prof Tjip, kenapa belakangan suaminya itu jarang menulis tentang Polri? Prof Tjip, menjawab singkat, sekarang sudah banyak orang yang menulis tentang dunia kepolisian kita.Namun, sebanyak apapun yang diharapkan Prof Tjip tentang kadernya, sulit mencari pengganti beliau, dalam hal mengajukan gagasan membangun Polri, lewat tulisan di media massa. Pokok pikiran yang dituangkannya dalam tulisan-tulisan itu, umumnya sangat sederhana, sekaligus bersahaja. Tetapi, jika kita perbandingkan dengan ìcetak birunyaî sejumlah lembaga Polri, atau bila dipersandingkan dengan Grand Strategy Polri 2005-2025, buah pikiran Prof Tjip, langsung atau tidak langsung menjiwai para petinggi Polri.Salah satu target dari sejumlah pemikiran Prof Tjip, adalah perlunya perubahan pola sikap dan perilaku anggota Polri menuju kesatuan hukum, etika, dan profesionalisme. Prof Tjip mengajarkan, setiap anggota Polri harus patuh hukum, taat kepada etika kepolisian, dan tidak bersikap atau bertindak, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sudut pandang profesionalismenya.Ajaran Prof Tjip yang membekas di hati penulis, adalah keinginannya yang kuat agar Polri mandiri. Kemandirian Polri, bukan berarti Polri diyakininya sebagai dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan fungsi preventif (pencegahan), preemptif (pembinaan), dan represifnya (penindakan), terutama di bidang penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban publik, d samping guna memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, tetapi agar Polri terbebas dari bentuk intervensi, yang tidak profesional.Sikap lain yang patut dipuji dari Prof Tjip, khususnya dalam membangun Polri yang progresif, lewat upayanya yang kuat untuk memadukan pendekatan ilmiah dan pendekatan pragmatis, pada praktik perpolisian di Indonesia.Dalam bahasa publik, ajaran beliau seakan mengingatkan kita semua, agar polisi diposisikan bukan sebagai alat hukum yang pasif (hukum yang mati) melainkan sebagai alat hukum yang proaktf, aktif, dan dinamik (hukum yang hidup).Prof Tjip mengajarkan kita untuk melakukan redefinisi, reposisi, dan refungsionalisasi Polri, dalam takaran kepentingan masyarakat (dan negara), yang selalu tumbuh serta berkembang. Dengannya, penegakan hukum yang diperankan oleh Polri, tidak boleh dikooptasi semata-mata oleh tegaknya norma hukum itu sendiri, tetapi sekaligus juga guna menjamin pemenuhan rasa keadilan yang seharusnya.Itu semua menjadi tantangan bagi Polri, di masa sekarang dan mendatang. Sebab, Prof Tjip tidak meninggalkan lembaga penegak hukum, melainkan semangat penegakan hukum, terutama sebagai peran sentral Polri. Dengan kecenderungan pribadi semacam itulah, Prof Tjip sangat pantas dijuluki polisinya polisi.Selamat Jalan, Prof Tjip. Kami semua bersemangat sama dengan Bapak. Terutama dalam menyongsong perwujudan tata kepemerintahan yang baik (good governance), di Indonesia.. Terutama lewat optimalisasi peran Polri, yang profesional dan mandiri. (10)

Sumber: Suara Merdeka.com , 09 Januari 2010

See More

Mengenang Prof Dr Satjipto Rahardjo SH : Cendekia, Sekaligus Polisinya Polisi

— Novel Ali, dosen FISIP Undip, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Senin, 11 Januari 2010 - 03:19:50

HAMPIR setiap menyebut nama Universitas Diponegoro, simbol pribadi Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, naik ke permukaan. Undip dan Prof Tjip, panggilan akrabnya,... atau Prof Tjip dan Undip, ibarat dua tubuh satu jiwa. Nama besar Undip dan integritas pribadi Prof Tjip, seolah tidak bisa dipisahkan.Ia disegani banyak pihak, bukan karena gelar guru besar dan doktornya, tetapi lantaran kejernihan berpikirnya. Analisisnya tajam, sekaligus pragmatis, di samping dikemukakan dengan gaya bahasa propublik, alias sangat mudah dipahami awam.Kebersihan hidup dan kehidupannya, di samping keyakinannya atas perlunya menggerakkan rakyat bermusuhria dengan aksi korupsi di negeri ini, mendorong Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, sudah sekian tahun lalu menginginkan almarhum menjadi pembina gerakan moral tersebut, walau belum terpenuhi, sampai Prof Tjip berpulang ke Rahmatullah, 8 Januari 2009, sekitar pukul 09.15, Jumat, 8 Januari.

Tawaran itu tidak pernah digagas untuk dipercayakan ke orang lain, oleh aktivis LSM yang bergerak di bidang corruption watch dimaksudSelain identik dengan Undip, nama Prof Tjip teramat populer di kalangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Almarhum semasa hayatnya bukan hanya pernah menjadi Staf Ahli Kapolri, tetapi pemikirannya dalam ikut membangun Polri yang progresif, sangat dihargai banyak pihak, baik anggota Polri, maupun non-Polri, termasuk masyarakat luas.Salah satu inti ajaran Prof Tjip tentang Polri, adalah pentingnya membangun kedekatan Polri dengan rakyat, secara timbal-balik. Konsep utama yang diajarkannya adalah empati polisi-rakyat, dan rakyat-polisi. Dalam pemikiran Prof Tjip, ìpolisi itu rakyatî. Sebaliknya juga, îrakyat pun polisiî.Konsekuensi dari ajarannya itu terutama adalah kewajiban moral kelembagaan dan personel anggota Polri (polisi), untuk senantiasa mampu membuktikan kepedulian terhadap kepentingan rakyat, di balik berbagai kepentingan (interest) Polri. Ini, kata beliau, karena ìpolisi itu berkaki dua. Kaki kiri di kubur, kaki kanan di penjaraî.Filosofi yang diajarkannya, pantas selalu dikaji, pada setiap waktu. Kepentingan polisi, dalam hemat Prof Tjip, seharusnya adalah juga kepentingan rakyat. Kendati pemenuhan kedua kepentingan itu (lantaran polisi dan rakyat acapkali punya kepentingan berbeda), membuat polisi seharusnya tampil bukan hanya sebagai lembaga negara, melainkan juga lembaga publik.Ajaran itu, pada sebaran domain praksisnya di lapangan, memosisikan setiap anggota Polri, seharusnya tidak hanya menjadi ìpolisinya masyarakatî, atau ìpolisinya negaraî, melainkan juga selaku ìpolisinya polisi itu sendiriî. Ketiga positioning itulah, ranah filosofis, sekaligus ideal, dari ajaran Prof Tjip tentang Polri.Seperti pengakuan Ny Satjipto Rahardjo kepada penulis, beberapa jam sebelum suaminya meninggal dunia, cendekia ulung itu meyakini punya banyak kader. Beberapa waktu lalu, saya tanya Prof Tjip, kenapa belakangan suaminya itu jarang menulis tentang Polri? Prof Tjip, menjawab singkat, sekarang sudah banyak orang yang menulis tentang dunia kepolisian kita.Namun, sebanyak apapun yang diharapkan Prof Tjip tentang kadernya, sulit mencari pengganti beliau, dalam hal mengajukan gagasan membangun Polri, lewat tulisan di media massa. Pokok pikiran yang dituangkannya dalam tulisan-tulisan itu, umumnya sangat sederhana, sekaligus bersahaja. Tetapi, jika kita perbandingkan dengan ìcetak birunyaî sejumlah lembaga Polri, atau bila dipersandingkan dengan Grand Strategy Polri 2005-2025, buah pikiran Prof Tjip, langsung atau tidak langsung menjiwai para petinggi Polri.Salah satu target dari sejumlah pemikiran Prof Tjip, adalah perlunya perubahan pola sikap dan perilaku anggota Polri menuju kesatuan hukum, etika, dan profesionalisme. Prof Tjip mengajarkan, setiap anggota Polri harus patuh hukum, taat kepada etika kepolisian, dan tidak bersikap atau bertindak, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sudut pandang profesionalismenya.Ajaran Prof Tjip yang membekas di hati penulis, adalah keinginannya yang kuat agar Polri mandiri. Kemandirian Polri, bukan berarti Polri diyakininya sebagai dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan fungsi preventif (pencegahan), preemptif (pembinaan), dan represifnya (penindakan), terutama di bidang penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban publik, d samping guna memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, tetapi agar Polri terbebas dari bentuk intervensi, yang tidak profesional.Sikap lain yang patut dipuji dari Prof Tjip, khususnya dalam membangun Polri yang progresif, lewat upayanya yang kuat untuk memadukan pendekatan ilmiah dan pendekatan pragmatis, pada praktik perpolisian di Indonesia.Dalam bahasa publik, ajaran beliau seakan mengingatkan kita semua, agar polisi diposisikan bukan sebagai alat hukum yang pasif (hukum yang mati) melainkan sebagai alat hukum yang proaktf, aktif, dan dinamik (hukum yang hidup).Prof Tjip mengajarkan kita untuk melakukan redefinisi, reposisi, dan refungsionalisasi Polri, dalam takaran kepentingan masyarakat (dan negara), yang selalu tumbuh serta berkembang. Dengannya, penegakan hukum yang diperankan oleh Polri, tidak boleh dikooptasi semata-mata oleh tegaknya norma hukum itu sendiri, tetapi sekaligus juga guna menjamin pemenuhan rasa keadilan yang seharusnya.Itu semua menjadi tantangan bagi Polri, di masa sekarang dan mendatang. Sebab, Prof Tjip tidak meninggalkan lembaga penegak hukum, melainkan semangat penegakan hukum, terutama sebagai peran sentral Polri. Dengan kecenderungan pribadi semacam itulah, Prof Tjip sangat pantas dijuluki polisinya polisi.Selamat Jalan, Prof Tjip. Kami semua bersemangat sama dengan Bapak. Terutama dalam menyongsong perwujudan tata kepemerintahan yang baik (good governance), di Indonesia.. Terutama lewat optimalisasi peran Polri, yang profesional dan mandiri. (10)

Sumber: Suara Merdeka.com , 09 Januari 2010

See More

Semua tulisan tulisan yang dimuat di Facebook Satjipto Rahardjo (Almarhum) semata memata dipublikasikan untuk melestarikan gagasan beliau tentang Hukum Progresif. Facebook Almarhum saat ini dikelola oleh keluarga Almarhum. Terima kasih ....

Dalam dunia hukum, cara berhukum dapat dilakukan menurut bunyi teks undang-undang dan prosedur (black-letter law). Cara itu masih dominan dalam hukum di Indonesia kini. Ini adalah cara menjalankan hukum paling mudah dan sederhana. Konon, di antara penegak hukum, cara ini juga dianggap paling aman untuk dijalankan seraya menunggui datangnya hari pensiun. Karena itu, amat sedikit jumlah mereka yang mau menjadi vigilant

Oleh Satjipto Rahardjo
cetak.kompas.com

ADMINIS. : Telah terbit buku terbaru "SATJIPTO RAHARDJO & HUKUM PROGRESIF Urgensi & kritik". Pengantar : Soetandyo Wignjosoebroto. Kontributor : Moh. Mahfud MD, Muh. Busyro Muqoddas, Artidjo Alkostar dll. Membahas, mempromosikan & mengkritik gagasan hukum progresif dari Satjipto. Penerbit Epistema Inst. & Huma. Cet. I : Mrt 2011, 297 hal. Mohon bantuan utk men "SHARE" agar dpt diketahui pihak yg berminat. Tks

KP2KKN &tman2 yg trgbung dlm GERAK JATENG (LBH SMG,KAUM TJIPIAN,PBHI,PATTIRO SMG,CICAK JATENG dll) mngundang NGO,Jurnalis,Akademisi,Mhsiswa,Tokoh Masy unt hdir dlm ac Mngenang Prof.Satjipto yg km br tema "BERSATULAH KEKUATAN HKM PROGRESIF" pd hr Snn,18 Jan 2010,pkl 13.00 di PKM Joglo UNDIP Jl.Imam Bardjo.Ac akan disi ORASI HKM PROGRESIF,Pmutaran Video,Pmanjatan doa brsma unt Alm Prof Tjip. (BY Eko Haryanto.) - Admins

Keluarga besar Prof. Tjip mengucapkan terima kasih atas segenap dukungan do'a dari semua pihak untuk kesembuhan Prof. Tjip. Diberitahukan pula bahwa mengingat kondisi beliau saat ini, maka dengan sangat menyesal kunjungan kepada Prof. Tjip untuk sementara dihentikan agar beliau mempunyai kesempatan beristirahat. Demikian kami mohon dapat dimaklumi. Terima kasih.

Telah terbit buku saya terbaru : Hukum dan Perilaku terbitan Kompas Gramedia.

Untuk melihat perilaku manusia sebagai hukum, diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep mengenai hukum, yaitu tidak hanya menganggapnya sebagai peraturan tetapi juga sebagai perilaku. Selama ini kita bersikukuh bahwa hukum itu semata-mata adalah....
bookoopedia.com

Disini peranan pengadilan menjadi penting, karena merupakan bagian penting dari usaha manusia untuk secara terus-menerus mengembangkan hukum. Dengan demikian, maka pengadilan tidak hanya menjadi tempat untuk memeriksa dan mengadili perkara, melainkan juga mengembangkan hukum.

Maka hukum itu harus terus menerus disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan kehidupan, agar bermanfaat buat masyarakat. JANGAN SEKALI-KALI DIBALIK, SEHINGGA KEHIDUPAN MANUSIALAH YANG DIPAKSA-PAKSA UNTUK MENYESUAIKAN KEPADA HUKUM. HUKUM ADALAH UNTUK MANUSIA, JANGAN DIBALIK.

1. Hukum itu bukan suatu "finite scheme", melainkan "unfinished scheme" yang terus-menerus dikembangkan oleh manusia. Oleh karena itu saya lebih cenderung melihat hukum sebagai "usaha manusia" (enterprise). 2. Hukum yang dilihat sebagai produk final akan menjadi sebuah institut yang kaku dan mati, sehingga kurang berguna bagi kehidupan manusia

Hukum itu sebaiknya tidak dilihat sebagai produk final. Melainkan sebagai suatu institut yang terus-menerus dikembangkan. Kalau hukum dilihat dan difahami sebagai produk final, maka hukum itu sudah selesai dibuat, begitu ia diundangkan oleh legislatif.

Menjaga kepercayaan publik itu sangat penting bagi hukum. Maka janganlah melakukan perbuatan yang dapat merusak kepercayaan tersebut. Janganlah karena nila setitik maka susu sebelanga menjadi rusak. Hukum suatu bangsa itu berj...alan baik, oleh karena rakyat memberikan kepercayaan kepada sekalian institut hukumnya.

Maka pendidikan budi-pekerti yang baik, menurut saya, sama nilainya dengan pendidikan hukum yang baik.